Jumat, 04 Januari 2013 10:10 WIB

BENGKALIS DAN MERANTI BENTUK BPP

Share

Pekanbaru, 1/1 (KP) - Dua dari lima kabupaten di Provinsi Riau sudah ditentukan sebagai lokasi prioritas (lokpri) I dan II, namun baru Kabupaten Bengkalis dan Meranti yang sudah membentuk Badan Pengelola Perbatasan (BPP).
"Tiga kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Indragiri Hilir (Inhil) dan Dumai belum membentuk badan yang fokus membangun beranda NKRI ini," ujar Daswanto, nara sumber acara finalisasi program BPP di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan perlunya segera dibentuk badan ini mengingat pentingnya membangun kawasan terdepan. "Padahal Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  sudah menentukan lokpri seperti lokpri II di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rohil," sebut Daswanto yang juga Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Lintas Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Riau.

Tiga dari lima kabupaten yang ditentukan BNPP, tiga kabupaten berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Kabupaten Bengkalis, Meranti dan Rohil.

"Dua lainnya, yakni Dumai dan Inhil merupakan kawasan hinterland dalam arti sebaliknya tidak berbatasan langsung, namun memiliki pengaruh terhadap batas negara," jelasnya.

Sementara itu, BPP Provinsi Riau secara resmi juga belum terbentuk. "Masih di DPRD provinsi, belum dibahas," kata Hamsan, Staf Biro Pemerintahan bagian batas, provinsi Riau.

Menurutnya, BPP tingkat Provinsi baru pelaksana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2/2011 tentang BPP Provinsi.

"Sehingga, untuk program tahun 2013 kita kosong, namun walaupun demikian kita tetap melakukan upaya untuk menjajakinya, salah satunya hari ini kita melakukan finalisasi program untuk kawasan perbatasan tersebut," ulasnya.

Dia berharap, melalaui program-program ini nantinya segera diusulkan ke BNPP, sehingga masih bisa diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdepan, terutama nelayan tradisional yang memang mendominasi mata pencaharian masyarakat terdepan.

"Salah satunya kita akan mengusulkan pembuatan TPI merangkum pabrik es, armada dan pengolahan ikan di kawasan perbatasan, dengan demikian kita berharap perekonomian mereka akan terangkat, bukan hanya yang memiliki modal besar, seperti selama ini kondisi real di lapangan," tutupnya.


comments